Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak yakin bisa menyelesaikan 100 persen investasi mangkrak yang sudah dia petakan sejak menjabat pada 2019 lalu.
Hingga kini, dia mengatakan, total nilai investasi mangkrak yang baru bisa diselesaikan hanya mencapai sekitar Rp 580 triliun dari total yang telah dipetakannya sebanyak Rp 708 triliun.
Secara persentase, Bahlil menganggap, yang terselesaikan baru 78 persennya.
“Dari Rp 708 triliun sudah selesai Rp 580 triliun lebih, 78 persen,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022.
Bahlil mengakui, untuk menyelesaikan investasi yang mangkrak itu bukan perkara mudah.
Bahkan, dia pesimis bisa menyelesaikan seluruh investasi yang mangkrak di Indonesia.
Dia memperkirakan investasi mangkrak yang bisa diselesaikan hanya akam sekitar 80 persen.
“100 persen untuk Rp 708 triliun, enggak.
Saya jujur dong, saya lebih suka objektif aja, mungkin maksimal 80 persen,” ujar Bahlil.
Bahlil memgklaim, pesimisme terhadap penyelesaian investasi mangkrak ini bukan karena BKPM tak ingin mendorong penyelesaian masuknya investasi pada proyek-proyek yang sudah direncanakan.
Melainkan, karena kondisi keuangan investor itu sendiri yang tidak memungkinkan.
“Investornya yang mungkin tadinya dia kondisinya bagus perusahaannya, di era Covid dan kondisi global yang tidak menentu, akhirnya dia kekurangan pembiayaan internal,” kata Bahlil.
Sebelumnya, pada 2021 lalu, Bahlil telah menyebutkan empat masalah yang menyebabkan investasi mangkrak di Tanah Air.
Salah satunya adalah permasalahan yang ia sebut hantu.
“Itu adalah persoalan-persoalan yang tidak dideteksi secara rasionalitas teoritis ekonomi tetapi faktanya ada.
Dalam bahasa saya, mohon maaf sedikit menohok, yaitu seperti hantu.
Dapat dirasakan enggak bisa dipegang,” ujar Bahlil dalam sebuah webinar, Rabu, 29 September 2021.
Ia mengatakan persoalan itu dapat dirasakan dengan adanya temuan.
Namun, tidak ada instrumen atau regulasi yang bisa mendeteksi.
“Kita cuma, ‘oh begitu ya, oh itu ada,’ memang barangnya ada,” kata Bahlil.
Adapun tiga persoalan lainnya adalah tumpang tindih peraturan di pemerintah pusat dan daerah, adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga, serta persoalan tanah.
Dari Rp 708 triliun, salah satu investasi mangkrak yang telah direalisasikan adalah pabrik petrokimia Lotte di Cilegon.
Menurut BKPM, pada mulanya investasi ini tidak selesai-selesai selama enam tahun lantaran masalah lahan dan izin.
Contoh lainnya adalah proyek Pertamina Rosneft di Tuban.
Ia mengatakan proyek dengan nilai investasi Rp 213 triliun itu sudah lima tahun tidak selesai.
Masalahnya pun sama, izin dan lahan.
CAESAR AKBAR
